Semangat Salim Jundan turun semenjak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja mulainya berlaku. Kepala Kesatuan Pengendalian Rimba (KPH) Produksi Daerah II Lalan Mangsang Mendis di Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, itu berasa tidak berkaitan kembali bicara program kerja yang terkait dengan pengendalian rimba.
Dalam Ketentuan Pemerintahan (PP) Nomor 23 Tahun 2021 mengenai pelaksana kehutanan, turunan UU Cipta Kerja, pekerjaan KPH sekarang cuma hanya fasilitator dan administrator. Awalnya, fungsi dan tugas KPH berdasar PP 6/2007 mengenai tata rimba ialah mengadakan pengendalian rimba.
Wewenang KPH itu mencakup tata rimba dan pengaturan gagasan pengendalian rimba, pendayagunaan rimba, pemakaian teritori rimba, dan pemulihan dan pelindungan pelestarian alam. Disamping itu, KPH menguraikan peraturan kehutanan nasional sampai kabupaten/kota untuk diterapkan.
Tata urus rimba sekarang ini seakan-akan hilangkan peranan KPH sebagai wali negara pada tingkat tapak. KPH, salah satu substansi yang jalankan peranan pengendalian rimba. Dinas kehutanan telah lama tidak mengurus rimba, dan pemegang ijin usaha pendayagunaan cuma mengupayakan hasil rimba, bukan mengurus rimba.
Sebagai wali negara pada tingkat tapak, KPH jadi pintu pertama kali yang dikunjungi warga atau aktor usaha saat terjadi masalah dalam pengendalian rimba. Karena UU Cipta Kerja, wewenang pengendalian rimba tarik ke pemerintahan pusat.
Tetapi, Mahkamah Konstitusi menggagalkan omnibus law itu. Apa peranan KPH kembali seperti sebelumnya? Kenyataannya tidak. Masalah KPH cuma salah satunya saja peraturan berpengaruh UU Cipta Kerja yang tetap digerakkan walau telah ada keputusan MK. Apa lagi sekarang pemerintahan mengeluarkan Ketentuan Alternatif UU Cipta Kerja. Peraturan apa lagi yang telah jalan tetapi tidak dibatalkan walau UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat? Selamat membaca.
Shayne Pattynama Lalui Sumpah Jadi WNI Minggu Depan Proses Naturalisasi Pemain Telah Tahapan Akhir
Peninggalan Pasal Penghancur Lingkungan
Perpu Cipta Kerja mengopi pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang punyai daya hancur hebat pada lingkungan.
LINGKUNGAN
Sengkarut Pengendalian di Tapak
Pengendalian rimba pada tingkat tapak berbeda semenjak berfungsinya Undang-Undang Cipta Kerja.
Penyempurnaan Pelatih Double Kombinasi
Amon Sunaryo jadi pelatih baru ganda campuran badminton gantikan Nova Widianto.
PKS mengatakan kekacauan PT GNI sebagai imbas dari penerbitan UU Cipta Kerja.
Lucy Kurniasari akui komisinya tak pernah dlibatkan dalam ulasan RUU Kesehatan atau RUU Cipta Kerja
Kasus Surya Darmadi cuman satu dari demikian persoalan dalam tata urus perkebunan sawit.
Untuk Jokowi, yang terpenting bukan masalah nama, tetapi penuntasannya yang cepat.
Demonstrasi pekerja ini hari di Patung Kuda, Jakarta Pusat, bawa jadwal khusus menampik Perpu Cipta Kerja
Demonstrasi pekerja menampik Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja pada Sabtu, 14 Januari 2023, diharap pemerintahan dengar suara karyawan pekerja wanita mendapat cuti haid dan tidak mendapatkan PHK sewenang-wenang.
Massa demonstrasi pekerja menampik Perpu Cipta Kerja mulai bergabung di muka Pintu Irti Monas dan siap-siap ke Patung Kuda
AHY bercerita Partai Demokrat sejak dari awalnya menampik UU Cipta Kerja. Ia menyebutkan saat rapat pleno legitimasi UU itu Demokrat pilih walk out
Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS, sebutkan tidak ada keadaan menekan keluarkan Perpu Cipta Kerja. “Ini langkah licik,” kata Bivitri Susanti.
Komisi IX DPR RI menerangkan argumen diskusi kerja Perpu Cipta Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah diadakan tertutup.
