Periset Pusat Study Hukum dn Peraturan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi menyorot Perpu Cipta Kerja yang telah disepakati oleh Tubuh Legislasi (Baleg) DPR pada 15 Februari 2023 kemarin. Perpu Cipta Kerja ini telah ditandatangani Jokowi semenjak 30 Desember 2022.
Fajri memperjelas jika kesepakatan di pertemuan Baleg bukan kesepakatan DPR yang perlu diambil di pertemuan pleno. Walau sebenarnya dalam konstitusi, Perpu harus diulas di periode sidang paling dekat.
Tiba-tiba Turuti Account Twitter Amien Rais, Gibran: Saya Benar-benar Menghargai Beliau
Masalah Kasus Meikarta Anggota Dewan Insyaallah Satu bulan Kembali Usai
“Jika tidak dilaksanakan, Perpu harus ditarik karena dipandang tidak memperoleh kesepakatan,” kata Fajri saat dikontak, Jumat, 17 Februari 2023.
Sesudah Jokowi mengeluarkan Perpu, DPR sudah jalani Periode Sidang III Tahun 2022/2023 dari 10 Januari sampai 16 Februari. Tetapi pada sidang pleno 16 Februari, tidak ada ketok palu legitimasi Perpu Cipta Kerja oleh DPR.
Perpu Cipta Kerja ini sebelumnya sempat disentil oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat pleno. Selainnya Perpu Cipta Kerja, ada pula Perpu Pemilu.
Jokowi Disebutkan Buat Masyarakat Daerah Tanah Merah Punyai KTP, Anies Baswedan Keluarkan IMB Teritori
Dasco menyebutkan DPR bersama pemerintahan akan lakukan ulasan dua Perpu itu sesuai proses ketentuan perundang-undangan yang berjalan.
“Dengan memerhatikan inspirasi warga yang berkembang dan menimbang kebutuhan nasional,” kata Ketua Harian Partai Gerindra ini.
Saat diverifikasi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyikapi rileks penilaian Pusat Study Hukum dan Peraturan (PSHK). Terhitung saat PSHK menyaksikan Perpu Cipta Kerja ini sudah menyalahi persyaratan formal karena belum disepakati DPR.
“Kan telah lama mereka ngomong demikian, ya agar saja,” kata Mahfud saat dikontak, Jumat, 17 Februari 2023.
Namun, Mahfud belum menerangkan kembali saat diverifikasi apa sama sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Perpu Cipta Kerja ini bisa diulas di pleno DPR pada Periode Sidang selanjutnya.
Adapun PSHK memandang Perpu Cipta Kerja harus ditarik karena merujuk pada Pasal 22 ayat 2 UUD 1945. Pasal ini atur jika Perpu harus mendapatkan kesepakatan DPR dalam persidangan yang ini.
Pasal itu memberikan tugas DPR untuk selekasnya mengulas satu Perpu yang baru ditetapkan oleh Presiden, untuk memutuskan menyepakati atau menampik. Seterusnya Pasal 22 ayat 3 UUD1945 memperjelas jika tidak mendapatkan kesepakatan DPR, karena itu Perpu itu harus ditarik.
“Berdasar ketetapan itu, Perpu Cipta Kerja harusnya ditarik karena masuk ke kelompok tidak mendapatkan kesepakatan DPR,” catat PSHK dalam info tercatat. Mereka memandang periode persidangan DPR yang berikut atau paling dekat dari legitimasi itu ialah pada Periode Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.
“Lihat jika dalam masa itu, DPR belum memutuskan menyepakati atau menampik dalam sidang pleno,” kata PSHK. Hingga sampai Periode Sidang III Tahun 2022-2023 usai, Perpu belum mendapatkan kesepakatan DPR.
“Nalar dari Pasal 22 ayat 2 dan 3 di atas ialah wujud kejelasan hukum berkenaan keberlakuan dari produk hukum yang dibuat pada keadaan tidak biasa atau berdasar ihwal kegawatan yang memaksakan,” catat PSHK.
Disamping itu, Pasal 22 ayat 3 sebagai wujud perimbangan kekuasaan di antara DPR dan Presiden dalam memakai wewenangnya. Karena pada intinya Perpu ialah produk hukum satu tingkat Undang-Undang, di mana pembangunan UU harus lewat kesepakatan bersama DPR.
Karena itu, PSHK menekan DPR dan Presiden taat pada ketetapan Pasal 22 ayat 2 dan 3 UUD 1945 dengan tidak memaksa kehendak tidak untuk mengambil Perpu Cipta Kerja. Jokowi disuruh selekasnya mengambil Perpu Cipta Kerja sebagai kelengkapan administrasi melakukan ketetapan Pasal 22 ayat 3 UUD 1945.
Opsi Editor: Walhi Tidak Percaya Ulasan Perpu Cipta Kerja Serius di Sidang Pleno DPR
Informasi Seterusnya
Kerjasama Mentan dengan APIP dan APH Hindari Pindah Peranan Tempat
3 jam yang lalu
Artikel Berkaitan
Tiba-tiba Turuti Account Twitter Amien Rais, Gibran: Saya Benar-benar Menghargai Beliau
Jokowi Disebutkan Buat Masyarakat Daerah Tanah Merah Punyai KTP, Anies Baswedan Keluarkan IMB Teritori
Heru Budi Sebutkan Lakukan Perintah Jokowi Masalah Mobil Listrik untuk Petinggi DKI Tahun Ini
Jokowi Ulas Macetnya Project Hilirisasi Bukit Asam Satu tahun Selesai Disahkan
OJK Ulas Bursa Karbon Bersama Jokowi, BEI Jadi Eksekutor?
Gibran Rakabuming Blak-Blakan Bantu Anies Baswedan: Saya Menghargai
Referensi Informasi
Cuaca Jelek, Kepala BNPB Tidak berhasil Ke arah Titik Longsor Natuna
5 jam yang lalu
Gibran Rakabuming Blak-Blakan Bantu Anies Baswedan: Saya Menghargai
9 jam yang lalu
Saat ASN NTT Masuk Kantor Jam 05.30 WITA
12 jam yang lalu
Bekas Pertama Menteri Inggris Tony Blair Jumpai Kembali Jokowi di Istana
13 jam yang lalu
Sri Mulyani Telah Check Transaksi bisnis 6 Perusahaan Punya Rafael Alun
14 jam yang lalu
Arus Transaksi bisnis Ganjil di Rekening Rafael Alun Raih Rp 500 M, PPATK: Peluang Semakin bertambah
14 jam yang lalu
Eko Darmanto Datang di Gedung Merah Putih KPK
17 jam yang lalu
Hari Ini, KPK Check Petinggi Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto
18 jam yang lalu
Berjumpa Rommy PPP, Hasto PDIP: Kantor Kami Tetangga, Tinggal Ketok Pintu
20 jam yang lalu
Gerindra Sebutkan Prabowo dan Surya Paloh Sebelumnya sempat Berbicara Pengabungan Konsolidasi
21 jam yang lalu
Tiba-tiba Turuti Account Twitter Amien Rais, Gibran: Saya Benar-benar Menghargai Beliau
5 jam yang lalu
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sekarang ikuti account Twitter politisi senior Amien Rais. Ada apakah?
Jokowi Disebutkan Buat Masyarakat Daerah Tanah Merah Punyai KTP, Anies Baswedan Keluarkan IMB Teritori
6 jam yang lalu
Masalah tempat masyarakat Daerah Tanah Merah muncul saat kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Presiden Jokowi disebutkan beri KTP untuk masyarakat.
Heru Budi Sebutkan Lakukan Perintah Jokowi Masalah Mobil Listrik untuk Petinggi DKI Tahun Ini
8 jam yang lalu
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono jalankan perintah Presiden Jokowi masalah penyediaan mobil listrik untuk petinggi wilayah tahun ini.
Jokowi Ulas Macetnya Project Hilirisasi Bukit Asam Satu tahun Selesai Disahkan
8 jam yang lalu
Masalah macetnya project gasifikasi batu bara jadi dimethyl ether (DME) yang ditangani PT Bukit Asam Tbk jadi perhatian di pertemuan masalah hilirisasi karbon yang dipegang Presiden Jokowi ini hari di Istana Negara, Jakarta.
OJK Ulas Bursa Karbon Bersama Jokowi, BEI Jadi Eksekutor?
9 jam yang lalu
Kewenangan Jasa Keuangan (OJK) mempersiapkan ketentuan dan proses untuk penerapan bursa perdagangan karbon yang akan dikeluarkan tahun ini.
Gibran Rakabuming Blak-Blakan Bantu Anies Baswedan: Saya Menghargai
9 jam yang lalu
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka secara terang-terangan akui memberikan dukungan bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Heru Budi Siap Urus Relokasi Korban Depo Pertamina Plumpang
10 jam yang lalu
Pemerintah provinsi DKI siap turut serta bila pemerintahan pusat putuskan merelokasi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Selesai Ditegur Jokowi dan Luhut, Menteri Zulkifli Hasan Mempercepat Aktualisasi Bursa Sawit
11 jam yang lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan percepat aktualisasi bursa sawit. Selesai ditegur Jokowi dan Luhut.
Memperingati Hari Wanita Internasional, Partai Pekerja Gelar Demo di Depan Istana Negara Esok
12 jam yang lalu
Partai Pekerja akan kerahkan sekitaran seribu massa untuk melangsungkan demo peringatan Hari Wanita Internasional yang jatuh Rabu esok.
Bekas PM Inggris Tony Blair Bungkam Selesai Berjumpa Jokowi di Istana
12 jam yang lalu
Tony Blair cuma jalan saja sekalian tersenyum dan tidak menjawab satu juga pertanyaan media.
Paling populer di Nasional
PPATK Blokir 40 Lebih Rekening Rafael Alun dan Keluarga dengan Nilai Transaksi bisnis Rp 500 Miliar
16 jam yang lalu
Arus Transaksi bisnis Ganjil di Rekening Rafael Alun Raih Rp 500 M, PPATK: Peluang Semakin bertambah
14 jam yang lalu
Sri Mulyani Telah Check Transaksi bisnis 6 Perusahaan Punya Rafael Alun
14 jam yang lalu
Egianus Kogoya Meninggalkan Paro, Polri Perlebar Penelusuran ke Lanny Jaya
19 jam yang lalu
Eko Darmanto Datang di Gedung Merah Putih KPK
17 jam yang lalu
21 jam yang lalu
Sangkaan Arus Transaksi bisnis Ganjil Rafael Alun Sebesar Rp 500 M Ditelisik dari Perubahan Masa 2019-2023
11 jam yang lalu
Gibran Rakabuming Blak-Blakan Bantu Anies Baswedan: Saya Menghargai
9 jam yang lalu
Berjumpa Rommy PPP, Hasto PDIP: Kantor Kami Tetangga, Tinggal Ketok Pintu
20 jam yang lalu
KPK Panggil Istri Eko Darmanto
7 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Kerjasama Mentan dengan APIP dan APH Hindari Pindah Peranan Tempat
3 jam yang lalu
Ketua DPD RI Bantu PJL Jadi Pusat Pemrosesan Sampah B3
5 jam yang lalu
Tiba-tiba Turuti Account Twitter Amien Rais, Gibran: Saya Benar-benar Menghargai Beliau
5 jam yang lalu
Eko Darmanto Akui Diminta Diam Atasan Saat Trending Harta Kekayaan
6 jam yang lalu
Penelusuran Korban Longsor Natuna Terhalang Karena Hujan Sepanjang hari
6 jam yang lalu
Bekas Ketua Bawaslu Sebutkan KPU Belum Perlihatkan Tingkah akan Banding Keputusan Penangguhan Pemilu
6 jam yang lalu
Cuaca Jelek, Kepala BNPB Tidak berhasil Ke arah Titik Longsor Natuna
6 jam yang lalu
KPK Panggil Istri Eko Darmanto
7 jam yang lalu
Datang di Natuna, Kepala BNPB Meminta Penelusuran Korban Lenyap Dioptimalkan
7 jam yang lalu
Masalah Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Polri Telah Check 24 Saksi
7 jam yang lalu
