Presiden Joko Widodo atau Jokowi barusan menandatangani Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 mengenai Hak Keuangan dan Sarana Yang lain Untuk Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam Perpres yang ditandatangani 30 Januari 2023, tercantum perincian upah untuk ke-2 petinggi.
“Hak keuangan Kepala Otorita lbu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara seperti diartikan dalam Pasal 2 diberi terhitung semenjak tanggal pengukuhan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,” bunyi Pasal 6 dalam salinan Perpres itu yang Tempo terima pada Rabu, 1 Februari 2023.
Di Depan Jokowi, Firli Sebutkan Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Saat ini masih Dikejar
Nyonya Song Joong Ki Bintangi 3 Film ini Apa Peranan Katy Louise Saunders
Adapun perincian upah untuk Kepala Otorita IKN, yaitu upah dasar sejumlah Rp5.040.000, sokongan menempel (sokongan keluarga dan sokongan beras) sejumlah Rp648.840, sokongan kedudukan sejumlah Rp13.608.000, dan sokongan performa sejumlah Rp153.422.000. Keseluruhan hak keuangan yang didapat seorang Kepala Otorita IKN sejumlah Rp172.718.840 /bulan.
Sementara untuk Wakil Kepala Otorita IKN, instrument hak keuangan sama dengan Kepala Otorita, namun besarannya berlainan. Besarannya diantaranya upah dasar sejumlah Rp4.899.300, sokongan menempel sejumlah Rp634.770, sokongan kedudukan sejumlah Rp11.566.800, dan sokongan performa sejumlah Rp138.079.800. Keseluruhan hak keuangannya ialah Rp155.180.670 /bulan.
Selainnya hak keuangan, ke-2 petinggi ini pasti akan mendapat dana operasional dalam jumlah hampir serupa dengan hak keuangan Untuk Kepala Otorita IKN banyaknya ialah Rp178 juta dan Wakil Kepala Otorita IKN Rp145 juta. Sumber dana untuk pembayaran hak keuangan dan sokongan ini diambil dari dana APBN.
Jokowi Yakin IPK Tidak Dampaki Investasi: Pemodal Saksikan Untung Besar atau Tidak
“Dana Operasional diberi dengan ketetapan sejumlah 80 % secara lumpsum dan sejumlah 20 % untuk support operasional yang lain,” bunyi Perpres itu.
Ke-2 petinggi IKN ini nanti memiliki hak mendapatkan sarana yang lain satu tingkat menteri. Hak keuangan, sokongan, sampai sarana baru akan stop diberi bila ke-2 nya memundurkan diri atau dihentikan dari kedudukan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN.
Di Depan Jokowi, Firli Sebutkan Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Saat ini masih Dikejar
11 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Di Depan Jokowi, Firli Sebutkan Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Saat ini masih Dikejar
Jokowi Yakin IPK Tidak Dampaki Investasi: Pemodal Saksikan Untung Besar atau Tidak
Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Jika Barangnya Ada, Tentu Diketemukan
Rekam Tapak jejak Budiman Sudjatmiko, Bekas Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Dusun ke Jokowi
Jokowi Berikan Sikap Sah Selesai IPK Jeblok: Meminta Aparatur Proses Pidana Tanpa Pandang Bulu-bulu
Masalah Tuntutan Export Nikel di WTO, Bahlil: Mana Dapat Bapak Jokowi Dibentak Sama Negara Lain
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan laporan usaha penangkapan pada Harun Masiku dan tiga buronan kasus korupsi yang lain di muka Presiden Jokowi.
Jokowi yakini jebloknya Index Pemahaman Korupsi (IPK) Indonesia pada 202 tidak punya pengaruh pada cuaca investasi di Indonesia.
Jokowi memberi komentar politis masalah Harun Masiku, politisi PDI Perjuangan yang telah jadi buronan KPK sepanjang nyaris tiga tahun.
Bekas aktivis mahasiswa yang sekarang jadi politisi PDIP. Berikut profile Budiman Sudjatmiko.
Presiden Jokowi mengingkatkan aparatur penegak hukum untuk mengolah perlakuan pidana tanpa pandang bulu-bulu dan tanpa pilih kasih.
Bahlil kembali membuka suara masalah tuntutan Uni Eropa lewat WTO atas peraturan penghentian export nikel yang sudah dilakukan RI semenjak 2019.
Pengecekan hakim Mahkamah Konstitusi dipandang harus melalui ijin Presiden Jokowi lewat Beskal Agung.
BKKBN menjelaskan jumlah kekuatan kasus stunting di Jakarta sentuh 14 %. Angka ini sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Dalam perayaan 1 Era Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf ucapkan pidato yang berkobar-kobar.
Partai Kebersamaan Indonesia (PSI) mencela tindakan beberapa masyarakat yang bubarkan penerapan beribadah di Gereja Pantekosta di Indonesia (GpdI), Metland, Cileungsi, Jawa Barat pada Minggu, 5 Februari 2023.
