DPR Komisi Hukum melangsungkan diskusi kerja dengan Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan atau PPATK, di hari ini, Selasa, 21 Maret 2023. Anggota dewan dari semua fraksi solid cecar ketua instansi itu, Ivan Yustiavandana secara bermacam pertanyaan berkenaan transaksi bisnis ganjil di Kementerian Keuangan yang diperhitungkan capai Rp 349 triliun.
Misalkan, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa. Dia berkali-kali minta penegasan ke Ivan masalah kejelasan ada penemuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari transaksi bisnis menyangsikan tersebut.
DPR Sedih atas Penangguhan Piala Dunia U-20: Itu Seutuhnya Wewenang dan Keputusan FIFA
Keuntungan Bersih Tumbuh 34,5 % BCA Syariah Bukukan Rp 117,6 Miliar di Tahun 2022
“Yang 300 triliun itu TPPU?,” bertanya Desmond dalam raker bersama PPATK, Selasa, 21 Maret 2023.
“Itu hasil analitis dan hasil pemeriksaan. Tentu saja TPPU. Bila tidak ada TPPU, mustahil kami berikan,” jawab Ivan.
“Tidak, tegas saja,” tutur Desmond.
Trending Video Wisatawan Asal Taiwan Diperas Rp 60 Juta karena Memfoto di Lapangan terbang, Ini Keterangan Sah Bea Cukai
“TPPU,” sahut Ivan.
Desmond ikut menyorot info masalah TPPU ini yang tidak terang asal-muasalnya, siapa aktornya, atau kejelasan keterkaitan sesuatu instansi. Ia minta Ivan untuk menerangkan seterang mungkin ihwal info yang simpang-siur ini.
Dalam pada itu, anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menjelaskan sangkaan ada transaksi bisnis menyangsikan ini membuat warga malas bayar pajak. Di lain sisi, Aboe sayangkan pengakuan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md yang awalnya sampaikan info transaksi bisnis ganjil, tetapi angkanya beralih-alih.
“Yang menjadi pertanyaan, sebetulnya transaksi bisnis apa sich, Pak Ivan? Transaksi bisnis apa? Angka demikian ratus triliun ini tipe kelaminnya apa? Agar terang,” kata Aboe.
Adapun anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menanyakan pola dibalik pengungkapan sangkaan transaksi bisnis ganjil ini ke public. Walau sebenarnya, kata Benny, PPATK sama sesuai konstitusi cuma bisa memberikan laporan ke Presiden dan DPR.
Benny menanyakan ke Ivan apa perlakuan Mahfud Md yang mengutarakan ke public itu dibolehkan. Sementara Ivan menyebutkan jika Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinir Nasional Penangkalan dan Pembasmian TPPU.
“Beliau (Mahfud) kabarkan ke public, anda ketahui?,” bertanya Benny ke Ivan.
“Saya dengar pada media. saya mengetahui,” jawab Ivan.
“Apa itu bisa?,” bertanya Benny.
“Sepanjang tidak mengatakan nama,” tutur Ivan.
Benny kembali mengulang pertanyaannya dengan suara yang mulai tinggi. “Apa itu bisa?,” kata Benny.
“Menurut saya bisa,” kata Ivan.
Awalnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menjelaskan ada kemungkinan transaksi bisnis menyangsikan yang banyaknya capai Rp 349 triliun. Ia mengatakan transaksi bisnis itu bukan uang negara. Disamping itu, Mahfud menyebutkan transaksi bisnis menyangsikan itu adanya kemungkinan tidak hanya dilaksanakan oleh karyawan Kementerian Keuangan.
“Satu kali lagi, itu tidak selamanya terkait dengan karyawan di Kementerian Keuangan. Itu kemungkinan yang ngirim siapa ke siapa, dan sebagainya, dan itu kemungkinan bukan uang negara,” tutur Mahfud di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023.
Ivan selanjutnya menerangkan jika transaksi bisnis menyangsikan sebesar Rp 349 triliun itu berkaitan dengan export import dan perpajakan. Ia juga mengatakan jika PPATK memberikan laporan ini ke Kementerian Keuangan karena kementerian yang dipegang oleh Sri Mulyani itu mempunyai pekerjaan dasar dan peranan dalam mengurus bea export-impor dan pajak.
“Maka benar-benar tidak dapat ditranslate peristiwa tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini berbeda jauh,” kata Ivan.
Kecelakaan Berturut-turut 8 Mobil di Tol Semarang – Solo, Polisi: Sangkaan Pengemudi Truk Mengantuk dan Rem Blong
47 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
DPR Sedih atas Penangguhan Piala Dunia U-20: Itu Seutuhnya Wewenang dan Keputusan FIFA
Trending Video Wisatawan Asal Taiwan Diperas Rp 60 Juta karena Memfoto di Lapangan terbang, Ini Keterangan Sah Bea Cukai
Indonesia Audit Watch Melapor ke Mahfud Md masalah Tanda-tanda Pengemplangan Pajak Pertambangan
Bareskrim Mengeluarkan Surat Perintah Jemput Paksakan Dito Mahendra
Jokowi Perkeluhkan Macetnya RUU Perampasan Asset: Saat Tidak Rampung-rampung
Bea Cukai Kembali Disoroti, Kali Ini Diperhitungkan Memerah Wisatawan Taiwan
Referensi Informasi
Korban Meninggal Kecelakaan Berturut-turut di Jalan Tol Semarang-Solo Semakin bertambah Jadi 8 Orang
39 menit yang lalu
Malam-malam, Jokowi Bagi Beberapa ribu Bantuan sosial di Bogor
2 jam yang lalu
Bila Konsolidasi Besar Tercipta dan Calon presiden dari PDIP, Sekjen PAN: Dapat Dimusyawarahkan
2 jam yang lalu
Kabiro Hukum Kementerian ESDM Sangkal Dapat Bocoran Document dari Pimpinan KPK
5 jam yang lalu
KPK Memperpanjang Penahanan Rafael Alun untuk Melengkapi Alat Bukti
11 jam yang lalu
Demokrat Kasihani Anas Urbaningrum, Sebutkan Jadi Korban Beradu Domba Tim Moeldoko dan PKN
13 jam yang lalu
Pengadilan Tinggi Tidak mau Ulas Berkeberatan Ferdy Sambo masalah Disparitas Vonis Richard Eliezer
15 jam yang lalu
Dito Mahendra Diundang KPK dan Diintimidasi Jemput Paksakan Bareskrim Polri dalam Waktu Bersama
16 jam yang lalu
Ali Fikri: Laporan Sekjen KPK dan Kabiro SDM ke Polisi oleh Brigjen Endar Tidak Pas
17 jam yang lalu
Jokowi Sah Tanda tangan Kepres Cuti Bersama Mulai 19 April
18 jam yang lalu
DPR Sedih atas Penangguhan Piala Dunia U-20: Itu Seutuhnya Wewenang dan Keputusan FIFA
19 jam yang lalu
DPR keluarkan pengakuan sah masalah gagalnya Indonesia sebagai tuan-rumah Piala Dunia U-20.
Trending Video Wisatawan Asal Taiwan Diperas Rp 60 Juta karena Memfoto di Lapangan terbang, Ini Keterangan Sah Bea Cukai
20 jam yang lalu
Bea Cukai menyikapi sebuah video pendek dari media informasi Taiwan CTS yang mengatakan sangkaan pemerasan oleh pelaku petugas di Lapangan terbang.
Indonesia Audit Watch Melapor ke Mahfud Md masalah Tanda-tanda Pengemplangan Pajak Pertambangan
20 jam yang lalu
IAW mengharap Mahfud Md bisa mempelajari 50 perusahaan tambang yang ada modus operasi pajak memiliki masalah.
Bareskrim Mengeluarkan Surat Perintah Jemput Paksakan Dito Mahendra
23 jam yang lalu
Bareskrim Polri sekarang ini mencari kehadiran Dito Mahendra untuk dijemput paksakan sesudah absen 2x panggilan pemeriksaan masalah senjata api
Jokowi Perkeluhkan Macetnya RUU Perampasan Asset: Saat Tidak Rampung-rampung
1 hari kemarin
Presiden Jokowi menjelaskan, dianya telah sampaikan ke DPR dan Kementerian supaya RUU Perampasan Asset dapat selekasnya dituntaskan.
Bea Cukai Kembali Disoroti, Kali Ini Diperhitungkan Memerah Wisatawan Taiwan
1 hari kemarin
Pelaku petugas Bea Cukai diperhitungkan lakukan pemerasan pada seorang wisatawan Taiwan.
Mangkirnya Dampak Kapok Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi bisnis Rp 349 T
1 hari kemarin
Sri Mulyani memperjelas faksinya sudah memberikan hukuman disiplin pada 193 ASN Kemenkeu yang terkait dengan transaksi bisnis menyangsikan Rp 349 triliun masa 2009-2023.
Tidak Ada Dampak Kapok Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun
1 hari kemarin
Sri Mulyani memberikan hukuman disiplin pada 193 ASN Kemenkeu yang terkait dengan transaksi bisnis menyangsikan Rp 349 triliun masa 2009-2023.
Profile Menkeu Sri Mulyani yang Claim Sudah Berikan Ancaman 193 Karyawan Kemenkeu Semenjak 2009-2023
1 hari kemarin
Sri Mulyani mengeklaim sudah memberikan hukuman disiplin untuk 193 karyawan semenjak 2009 sampai 2023. Ini profile bekas Direktur Bank Dunia ini.
Pengadilan Tinggi DKI Bereskan Banding Ferdy Sambo dan Penangguhan Pemilu, Apa Kata Mahfud MD?
1 hari kemarin
Pengadilan Tinggi DKI tangani kasus banding Ferdy Sambo dan penangguhan Pemilu 2024 pada beberapa ini hari. Ini kata Mahfud MD.
Paling populer di Nasional
Jokowi Sah Tanda tangan Kepres Cuti Bersama Mulai 19 April
18 jam yang lalu
Polres Pesisir Selatan Sebutkan 2 Wanita yang Dilecehkan Barisan Pemuda Bukan Pemandu Karaoke
15 jam yang lalu
Jokowi Keluarkan Keppres Peralihan Cuti Bersama, Ini Ketetapannya Bila Tidak Diambil
2 jam yang lalu
Siap Jadi Motor Konsolidasi Besar, PDIP Sebutkan Puan Maharani yang Kerjakan Safari Politik Pertama Kali
21 jam yang lalu
Presiden Jokowi Tanda tangan Perpres Baru masalah Jam Kerja ASN, Dapat Kerja Fleksibel
17 jam yang lalu
22 jam yang lalu
Kemendagri Keluarkan Surat Selebaran untuk Kepala Wilayah masalah Arus Mudik 2023
13 jam yang lalu
Ini Argumen Dosen Hukum UGM Sebutkan Kasus Haris Azhar-Fatia Bukan Kasus Hukum
20 jam yang lalu
Dito Mahendra Diundang KPK dan Diintimidasi Jemput Paksakan Bareskrim Polri dalam Waktu Bersama
16 jam yang lalu
Indonesia Audit Watch Melapor ke Mahfud Md masalah Tanda-tanda Pengemplangan Pajak Pertambangan
20 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Kecelakaan Berturut-turut 8 Mobil di Tol Semarang – Solo, Polisi: Sangkaan Pengemudi Truk Mengantuk dan Rem Blong
47 menit yang lalu
Korban Meninggal Kecelakaan Berturut-turut di Jalan Tol Semarang-Solo Semakin bertambah Jadi 8 Orang
58 menit yang lalu
Penyelamatan Korban Tubrukan Berturut-turut di Tol Semarang – Solo Memakai Alat Berat
1 jam yang lalu
Profile Johanis Tanak Wakil Ketua KPK, Masalah Bermain di Belakang Monitor dan Harta Kekayaannya
1 jam yang lalu
PBHI Jakarta akan Laporkan Pengusutan Kasus Kecelakaan Anak Pejabat Polda NTB ke Propam Polri
1 jam yang lalu
Survey SMRC: Sebagian besar Santri Jawa Tentukan Ganjar Pranowo Calon presiden 2024
1 jam yang lalu
Jokowi Keluarkan Keppres Peralihan Cuti Bersama, Ini Ketetapannya Bila Tidak Diambil
2 jam yang lalu
Polisi Bebaskan Lima Mahasiswa Massa Tindakan Tolak UU Cipta Kerja di Semarang
2 jam yang lalu
Banding Ferdy Sambo Ditampik, Usaha Hukum Seterusnya Dapat Kasasi, Ini Prosesnya
2 jam yang lalu
Kecelakaan Berturut-turut di Tol Semarang – Solo Tewaskan 7 Orang
2 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo
