Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah usai mengecek Ketua MK Anwar Usman di kasus sangkaan pemalsuan keputusan pada Selasa, 28 Februari 2023. MKMK cecar Anwar Usman berkenaan sangkaan ada dialog antara beberapa hakim konstitusi berkenaan perubahan keputusan MK yang dipersoalkan itu.
“Kami bertanya ada tidak misalkan perbincangan mengenai peralihan dan lain-lain,” kata Ketua MKMK, I Dewa Besar Palguna di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023.
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja jadi UU, Pemerhati: Penghinaan Hukum Secara Kolosal
Palguna tidak menerangkan jawaban Anwar Usman berkenaan sangkaan ada ulasan itu antara hakim MK. Walau begitu, menurut Palguna, Anwar dicheck sepanjang 2 jam 30 menit.
Saat pengecekan, katanya, Majelis Kehormatan lakukan pencocokan info yang diberi oleh Anwar dengan beberapa dokumen yang sudah didapat majelis. Ia ngomong info dari Anwar Usman akan dicocokkan info dari hakim yang lain. “Kami crosscheck,” katanya.
Majelis Kehormatan MK kini sedang menyelisik sangkaan pemalsuan keputusan MK dalam tuntutan tes materi Pasal 23 ayat 1 dan 2, dan Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang mengenai MK. Tuntutan itu disodorkan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak sebagai tanggapan atas pencabutan hakim Aswanto.
Tolak Legitimasi Perpu Cipta Kerja, Demokrat: Kegawatan Memaksakan atau Kebutuhan Penguasa?
MK menampik tuntutan itu dalam keputusan yang dibacakan pada 23 November 2022. Dalam keputusan itu, diperhitungkan terjadi ketidaksamaan kalimat di antara yang dibacakan oleh hakim saat sidang dengan salinan keputusan yang diupload di website MK. Peralihan kalimat itu dipandang penting, karena akan berpengaruh pada syah atau tidak penggantian Aswanto di tengah-tengah saat kedudukannya.
MKMK dibuat untuk mengecek ada atau tidaknya tersengajaan pada peralihan itu. Majelis yang dipimpin oleh Palguna ini bekerja cari sangkaan keterkaitan hakim konstitusi dalam peralihan itu.
Bekerja semenjak awalnya Maret, MKMK sudah mengecek sisi kesekretariatan MK dan beberapa hakim konstitusi. Selainnya Anwar Usman, MKMK juga mengecek hakim konstitusi Suhartoyo dan bekas hakim konstitusi Aswanto.
Menurut Palguna, ke-2 hakim itu ditanyakan pertanyaan sama, yaitu tidak ada atau adanya perbincangan berkenaan kemauan untuk mengganti keputusan MK.
Bekas hakim konstitusi ini berbicara Majelis Kehormatan belum memperoleh ringkasan berkenaan ada tersengajaan mengganti keputusan itu. Menurutnya, MKMK belum capai ringkasan siapa hakim konstitusi yang diperhitungkan terturut di kasus ini.
Ia menjelaskan Majelis Kehormatan masih fokus lakukan pengecekan ke beberapa hakim konstitusi. “Kami ingin keputusan kami nanti betul-betul mendalam,” katanya.
Perpu Cipta Kerja Jadi UU, Ini Kata Mahfud Md
2 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja jadi UU, Pemerhati: Penghinaan Hukum Secara Kolosal
Tolak Legitimasi Perpu Cipta Kerja, Demokrat: Kegawatan Memaksakan atau Kebutuhan Penguasa?
Tolak Legitimasi Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Pleno
Kilas Kembali Pengangkatan Guntur Hamzah Jadi Hakim MK yang Penuh Pro-kontra
Begini Harta Kekayaan Hakim MK Guntur Hamzah yang Mushalla Code Etik
Demokrat Versus PDIP Masalah Ketua MK Anwar Usman Masih Adik Ipar Jokowi
Referensi Informasi
DPR Cabut Status Gazalba Saleh Sebagai Hakim Agung
30 menit yang lalu
Pesan Jokowi ke Anak Muda Papua: Tidak boleh Berpikiran Semua Ingin Jadi PNS
3 jam yang lalu
Tok! DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang
3 jam yang lalu
Kata Bamsoet dan Mahfud MD Masalah Penangguhan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?
5 jam yang lalu
Ibas Demokrat Berharap Anwar Usman Obyektif Jadi Ketua MK, Tidak Manut Kekuasaan
7 jam yang lalu
MKMK: Beberapa Hakim MK Sudah Tahu Keputusan Berbeda karena Guntur Hamzah
8 jam yang lalu
Menuntut Pembaruan Jalan Rusak, Masyarakat Tanam Pohon di tengah Jalan
9 jam yang lalu
MKMK Ungkapkan Saat CCTV Tidak Dapat Ungkapkan Pembicaraan Hakim Guntur Hamzah dan Panitera
9 jam yang lalu
Perindo Pasarkan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi Jadi Calon Wakil Presiden 2024
11 jam yang lalu
Jokowi Ingin Kepimpinannya Terus-menerus, Hasto PDIP: Tidak boleh Sampai Seperti Terjadi di Jakarta
12 jam yang lalu
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja jadi UU, Pemerhati: Penghinaan Hukum Secara Kolosal
2 jam yang lalu
Legitimasi Perpu Cipta Kerja jadi Undang Undang didatangi Menteri Koordinator Sektor Ekonomi Airlangga Hartarto.
Tolak Legitimasi Perpu Cipta Kerja, Demokrat: Kegawatan Memaksakan atau Kebutuhan Penguasa?
3 jam yang lalu
Rapat pleno DPR menetapkan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang. Dua fraksi menampik.
Tolak Legitimasi Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Pleno
4 jam yang lalu
Dua fraksi menampik legitimasi Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang.
Kilas Kembali Pengangkatan Guntur Hamzah Jadi Hakim MK yang Penuh Pro-kontra
6 jam yang lalu
Pengangkatan Guntur Hamzah jadi Hakim MK yang gantikan Aswanto memperoleh banyak kritikan dari beragam kelompok masyarakat.
Begini Harta Kekayaan Hakim MK Guntur Hamzah yang Mushalla Code Etik
6 jam yang lalu
Mushalla kaidah, Hakim MK Guntur Hamzah mempunyai harta kekayaan sejumlah Rp 8,6 miliar
Demokrat Versus PDIP Masalah Ketua MK Anwar Usman Masih Adik Ipar Jokowi
6 jam yang lalu
Demokrat memberi pesan supaya Anwar Usman tidak manut kekuasaan. Sementara PDIP memperjelas tidak bakal ada perselisihan kebutuhan, walau Anwar masih ipar Jokowi.
Profile Saldi Isra Wakil Ketua MK, Perjalanan Anak Solok ke Gedung Mahkamah Konstitusi
6 jam yang lalu
Ahli hukum tata negara dan pendiri Pusat Study Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand jadi Wakil Ketua MK. Ini profile Saldi Isra.
Profile Guntur Hamzah, Hakim MK yang Mushalla Code Etik dalam Kasus Perubahan Keputusan MK
7 jam yang lalu
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah bisa dibuktikan mushalla kaidah. Seperti apakah profilnya?
Ibas Demokrat Berharap Anwar Usman Obyektif Jadi Ketua MK, Tidak Manut Kekuasaan
7 jam yang lalu
Anwar Usman yang disebut ipar Jokowi dipilih kembali sebagai Ketua MK masa 2023-2028. Dikukuhkan Senin tempo hari.
MKMK: Beberapa Hakim MK Sudah Tahu Keputusan Berbeda karena Guntur Hamzah
8 jam yang lalu
Guntur Hamzah akui sudah minta Panitera namanya Muhidin memberikan laporan saran peralihan frasa ini ke hakim konstitusi yang lain.
Paling populer di Nasional
Panggilan untuk Presiden RI dari Sukarno sampai SBY, APDESI Persiapkan Jokowi Bapak Pembangunan Dusun
8 jam yang lalu
Hakim MK Guntur Hamzah yang Dikukuhkan Jokowi Sah Mushalla Code Etik
20 jam yang lalu
Penggugat: DPR Semestinya Malu, Guntur Hamzah Mushalla Etik 6 Jam Selesai Dikukuhkan Jokowi
18 jam yang lalu
Tolak Legitimasi Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Pleno
4 jam yang lalu
Sandiaga Uno Mengharap Restu Prabowo Subianto untuk Berpindah ke PPP
19 jam yang lalu
11 jam yang lalu
Hakim Guntur Hamzah Bisa dibuktikan Turut Ganti Keputusan MK, Ancamannya Peringatan Tercatat
22 jam yang lalu
Profile Guntur Hamzah, Hakim MK yang Mushalla Code Etik dalam Kasus Perubahan Keputusan MK
7 jam yang lalu
Perindo Pasarkan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi Jadi Calon Wakil Presiden 2024
12 jam yang lalu
Seorang Wanita Jadi Korban Mutilasi di Wisma Kaliurang
20 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
AHY Kunjungi Anies Baswedan: Ganti Pemikiran masalah Perkembangan Bangsa dan Negara
19 menit yang lalu
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi UU, Ini 3 Kekuatan Resikonya Menurut Ahli
22 menit yang lalu
DPR Cabut Status Gazalba Saleh Sebagai Hakim Agung
45 menit yang lalu
Bekas Kabareskrim Susno Duadji Tergabung dengan PKB, Akan Maju Pileg Dapil Sumsel 1
46 menit yang lalu
Kasus Korupsi Penyediaan Tanah Pulo Gebang, KPK Check 3 Bekas DPRD DKI
55 menit yang lalu
Kepala BIN Sebutkan Aura Pak Jokowi Beberapa Berpindah ke Prabowo
1 jam yang lalu
Periksa Kost Tersangka Aktor Mutilasi di Pakem, Polisi Dapatkan Sepucuk Surat
1 jam yang lalu
6 Bukti Meninggalnya Wanita Korban Mutilasi di Wisma Kaliurang, Polisi Buru Tersangka Aktor
1 jam yang lalu
Airlangga Sebutkan Legitimasi Perpu Jadi UU Cipta Kerja untuk Temui Ketidakjelasan Global
1 jam yang lalu
RUU PPRT Ditetapkan Jadi Saran Ide DPR
2 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo
