Peruntukan berbelanja tidak tersangka atau BTT Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2023 naik sejumlah Rp 220, 1 miliar jadi Rp 868,6 miliar
Besaran peruntukan berbelanja tidak tersangka (BTT) Pemerintah provinsi DKI kembali disamakan sesudah draf bujet penghasilan dan berbelanja wilayah (APBD) 2023 dipelajari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) pada Desember 2022. Sebelumnya bujet BTT dibanderol Rp 648,5 miliar.
Suzuki Jimny 5 Pintu Datang di Auto Expo 2023 Gunakan Mekanisme Hybrid
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi menerangkan, Kemendagri memandang bujet BTT DKI tahun 2023 sejumlah Rp648,5 miliar dipandang benar-benar kecil dan tidak sebanding dengan berbelanja wilayah yang ditarget sejumlah Rp74,3 triliun.
“Sesudah dengar keterangan dari faksi eksekutif berkaitan hasil penilaian Kemendagri, seterusnya DPRD Propinsi DKI Jakarta sampaikan surat kesepakatan ke penjabat Gubernur untuk keasliannya,” kata Prasetyo seperti diambil dari Di antara, Kamis, 12 Januari 2023.
Untuk menambahkan peruntukan bujet BTT, menurut Kepala Tubuh Pengurus Keuangan Wilayah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata akan diambil dari beberapa program yang tidak tertera dalam gagasan kerja pemda (RKPD), terhitung dari peraturan umum bujet dan plafon fokus bujet sementara (KUA-PPAS) perancangan APBD tahun bujet 2023 sejumlah Rp220,8 miliar.
“Sesudah kami sisir dan saksikan kembali benar ada aktivitas baru di berbelanja modal yang tidak ada pada RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kami alihkan ke berbelanja tidak tersangka,” kata Michael.
Dari beberapa bujet yang dapat digeser, Pemerintah provinsi DKI Jakarta memperoleh keseluruhan tambahan sejumlah Rp285,6 miliar, tetapi terpenggal Rp65,5 miliar untuk program mendukung perolehan fokus pembangunan nasional tahun 2023 sama sesuai instruksi undang-undang yang terbagi dalam pemenuhan peruntukan bujet dana peruntukan khusus (DAK) untuk kontribusi operasional sekolah (BOS).
Selanjutnya kontribusi operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD dan BOP Kesetaraan sama sesuai surat Kepala Dinas Pengajaran sejumlah Rp25,5 miliar dan pemenuhan peruntukan bujet Instansi Pembimbingan dan Peningkatan Pesparani Katolik Wilayah (LP3KD) sejumlah Rp 40 miliar.
“Keseluruhan yang dapat ditempatkan dalam BTT awalannya sejumlah Rp285,6 miliar dan dipotong Rp65,5 miliar . Maka cuma semakin bertambah Rp220,1 miliar, hingga keseluruhan BTT jadi Rp868,6 miliar. Bentuk (APBD) tetap sama, cuma formasi belanjanya saja yang berbeda,” sebut Michael.
Disamping itu Kemendagri minta Pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak membudgetkan.membujetkan aktivitas pembangunan melebihi tahun bujet atau mungkin dengan pola tahun jamak (multiyears).
Team Bujet Pemerintahan Wilayah (TAPD) DKI Jakarta mengumpulkan ada sejumlah Rp38,1 miliar, satu diantaranya aktivitas bujet punya Dinas Cipta Kreasi Tata Ruangan dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta yang diprediksikan untuk pembangunan Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Utara.
“Aktivitas multiyears harus memerhatikan periode kedudukan Gubernur. Kebenaran sekarang ini dijabat oleh Pj, dipandang berlaku setahun . Maka tidak dapat multiyears, itu ada pembangunan Sudin Perhubungan Jakut yang dipelajari, jangan melewati periode kedudukan Gubernur,” sebut Michael.
Ali menjelaskan KPK menyilahkan untuk warga menyampaikan tiap ada penemuan sangkaan korupsi dana bantuan sosial DKI ke komisi.
Heru Budi Hartono menyampaikan, pembangunan sodetan Kali Ciliwung masih berjalan dan diharap salah satunya project pengendalian banjir.
Polsek Duren Sawit tidak meneruskan menyelidik kasus sangkaan penculikan remaja putri Ella Septiana, 16 tahun, di Duren Sawit, Jakarta Timur.
DPRD DKI Jakarta menggerakkan Dinas Kesehatan (Dinkes) membuat puskesmas setiap daerah kelurahan di Ibu Kota.
Remaja putri Ela Septiana yang disampaikan lenyap pada 19 November 2022, telah kembali lagi ke rumah. Polisi mengatakan Ela tidak lenyap tetapi kabur.
Heru Budi Hartono sampaikan apresiasinya ke 707 Ketua RW, 65 Babinsa, dan 65 Babinkamtibmas yang jaga dan menjaga Jakarta.
Partai Kebersamaan Indonesia atau PSI menekan KPK menginvestigasi sangkaan korupsi dana bansos DKI Jakarta pada 2020, yang capai Rp 2,85 triliun.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo akan minta verifikasi Dinas Sosial (Dinsos) dan Pasar Jaya masalah penemuan beras hancur yang diperhitungkan sebagai bansos (bantuan sosial) bujet tahun 2020.
Polda Metro Jaya tengah mengincar seorang pelaut dari Daerah Bahari, Tanjung Priok, namanya Alex Bonpis karena diperhitungkan jadi bandar lama narkoba.
Tuduhan kprupsi bantuan sosial DKI pada 2020 yang ada di Twitter jadi informasi paling populer
