Bila Pemilu 2024 Diundur CSIS Dapat Berpengaruh pada Ketakstabilan Politik sampai Cuaca Investasi

Bila Pemilu 2024 Diundur CSIS Dapat Berpengaruh pada Ketakstabilan Politik sampai Cuaca Investasi

Ketua Departemen Politik dan Peralihan Sosial Center for Taktikc and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menjelaskan bila Pemilu 2024 diundur, maka berimplikasi besar pada perputaran kepimpinan nasional sampai cuaca investasi Tanah Air.

Dalam media briefing CSIS pada Jumat, 3 Maret 2023, Arya menerangkan pemilu 5 tahun sekali sudah ditata dalam konstitusi. Dalam Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan penyeleksian umum dikerjakan langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan jujur tiap 5 tahun sekali.

Team Advokasi Tidak berhasil Ginjal Kronis Meminta Jokowi Turun Tangan

Larangan Export Timah Dirjen Minerba Ini Penyiapan Paling Serius

“Jadi pasti tiap ada peralihan berkaitan durasi waktu atau waktu penerapan pemilu, pasti berlawanan dengan khusus pada konstitusi karena konstitusi kita telah mengelola waktu lima tahun penerapan pemilu,” kata Arya Fernandes.

Menyikapi keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat yang memerintah penangguhan Pemilu 2024, Arya menjelaskan ada beberapa implementasi berkaitan keputusan itu. Pertama, ini akan munculkan ketakstabilan politik.

“Ini akan munculkan instabilitas baru sebab bisa jadi akan membuat keributan politik baru pada tingkat nasional. Sementara saat ini tingkatan pemilu kita telah menyerahkan beberapa nama caleg ke Komisi Penyeleksian Umum (KPU),” katanya.

PN Jakpus Luluskan Kasus Tidak berhasil Ginjal Kronis Sebagai Tuntutan Class Action

Disamping itu, penangguhan Pemilu 2024 akan memantik protes khalayak yang akan memengaruhi kestabilan politik sekarang ini.

“Implementasi ke-2  saya anggap ialah impikasi ekonomi dan keputusan yang dapat berimplikasi pada diskursus penangguhan itu akan memacu ketidakjelasan ekonomi,” katanya.

Arya menjelaskan ketidakjelasan ini akan merepotkan pemerintahan dalam menyelesaikan beberapa program vital nasional, khususnya pembangunan ibukota negara baru di Kalimantan. Masalahnya instabilitas politik akan memengaruhi ketakpercayaan investor lokal atau asing.

“Khususnya berkaitan cuaca investasi di depan dan kelancaran usaha yang telah tercipta berdasar Perpu Cipta Kerja,” papar Arya.

Awalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintah Komisi Penyeleksian Umum untuk tunda Pemilu 2024. Perintah itu tercantum pada keputusan perdata yang disodorkan Partai Sempurna dengan tergugat Komisi Penyeleksian Umum.

“Memberi hukuman tergugat (KPU) tidak untuk melakukan tersisa tingkatan Penyeleksian Umum 2024 semenjak keputusan ini diucap dan melakukan tingkatan Penyeleksian Umum dari sejak awalnya sepanjang kurang lebih dua tahun empat bulan tujuh hari,” seperti diambil dari salinan keputusan, Kamis, 2 Maret 2023.

Keputusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan tuntutan itu ialah T. Oyong, dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban.

Dalam keputusannya, majelis hakim mengatakan KPU sudah lakukan perlakuan menantang hukum. Adapun perlakuan menantang hukum yang diartikan ialah KPU mengatakan Partai Sempurna tidak penuhi persyaratan dalam tingkatan klarifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu.

Atas keputusan itu, Partai Sempurna ajukan tuntutan secara perdata ke PN Jakarta Pusat pada Desember 2022. Dan hasilnya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat merestui tuntutan itu dengan memerintah KPU tunda Pemilu 2024.

Selainnya penangguhan, pengadilan memberi hukuman KPU bayar ganti kerugian material sekitar Rp 500 juta. Pengadilan mengatakan jika penggugat, yaitu Partai Sempurna ialah parpol yang dirugikan dalam klarifikasi administrasi.

Opsi Editor: Partai Sempurna Sangkal Menuntut KPU Menunda Pemilu 2024, Cuma Pemberhentian Proses

Informasi Seterusnya

Guntur Hamzah Cuma Ditegur di Kasus Sulap Keputusan MK, PSHK Paksa Pemunduran Diri

38 menit yang lalu

Artikel Berkaitan

Team Advokasi Tidak berhasil Ginjal Kronis Meminta Jokowi Turun Tangan

PN Jakpus Luluskan Kasus Tidak berhasil Ginjal Kronis Sebagai Tuntutan Class Action

Partai Berkreasi Bantu Keputusan PN Jakarta Pusat: Pemilu 2024 Diundur, Ini Profile Muchdi PR Ketua Biasanya

Frasa Masalah Yang lain di UU Pemilu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Buntut Keputusan Penangguhan Pemilu 2024, Advokat Ini Akan Sampaikan Judicial Ulasan UU Pemilu

KPU Sampaikan Tambahan Memory Banding Keputusan Penangguhan Pemilu

Referensi Informasi

Mahfud Md dan PPATK Kuak Kasus Transaksi bisnis Menyangsikan ke Khalayak, Anggota DPR Sangka Ada Pola Politik

2 jam yang lalu

Sorak Sorai Aktivis dan PRT Selesai RUU PPRT Ditetapkan Jadi Saran Ide DPR

7 jam yang lalu

Tempo.co Capai Penghargaan Baznas Award 2023

8 jam yang lalu

Masalah Calon Menpora Baru, Airlangga Hartarto: Ada yang Muda, Pria, dan Wanita

9 jam yang lalu

Perpu Cipta Kerja Jadi UU, Ini Kata Mahfud Md

10 jam yang lalu

DPR Cabut Status Gazalba Saleh Sebagai Hakim Agung

11 jam yang lalu

Pesan Jokowi ke Anak Muda Papua: Tidak boleh Berpikiran Semua Ingin Jadi PNS

14 jam yang lalu

Tok! DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

14 jam yang lalu

Kata Bamsoet dan Mahfud MD Masalah Penangguhan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

16 jam yang lalu

Ibas Demokrat Berharap Anwar Usman Obyektif Jadi Ketua MK, Tidak Manut Kekuasaan

18 jam yang lalu

Team Advokasi Tidak berhasil Ginjal Kronis Meminta Jokowi Turun Tangan

8 jam yang lalu

Presiden Jokowi disuruh turun tangan untuk menangani permasalahan tidak berhasil ginjal kronis pada anak.

PN Jakpus Luluskan Kasus Tidak berhasil Ginjal Kronis Sebagai Tuntutan Class Action

10 jam yang lalu

PN Jakarta Pusat memandang kasus tidak berhasil ginjal kronis dapat disodorkan sebagai tuntutan perwakilan barisan atau class action.

Partai Berkreasi Bantu Keputusan PN Jakarta Pusat: Pemilu 2024 Diundur, Ini Profile Muchdi PR Ketua Biasanya

16 jam yang lalu

Partai Berkreasi yang dipegang Muchdi PR memberikan dukungan keputusan PN Jakarta Pusat untuk tunda Pemilu. Inilah profile Muchdi PR.

Frasa Masalah Yang lain di UU Pemilu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

1 hari kemarin

Pengacara Viktor Santoso Tandiasa sah mendaftar tuntutan pada frasa masalah yang lain yang ada di UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

Buntut Keputusan Penangguhan Pemilu 2024, Advokat Ini Akan Sampaikan Judicial Ulasan UU Pemilu

2 hari kemarin

Viktor Santoso Tandiasa akan ajukan tes materi pada dua pasal dalam UU Pemilu karena dipandang menjadi pintu masuk penangguhan Pemilu 2024.

KPU Sampaikan Tambahan Memory Banding Keputusan Penangguhan Pemilu

4 hari kemarin

KPU ajukan tambahan dalam memory banding atas keputusan penangguhan Pemilu ke PN Jakarta Pusat. Ada masalah kuasa hukum.

Berjumpa Jokowi, KPU Ngomong Belum Ada Penilaian Selesai Keputusan Menunda Pemilu 2024

7 hari kemarin

Atas keputusan pengadilan ini, KPU juga putuskan banding. Jokowi memberikan dukungan KPU karena memandang keputusan itu polemis.

Jokowi Turut Coklit, Ketua KPU: Lambang Pemilu 2024 Masih tetap Jalan

7 hari kemarin

Proses yang dituruti Jokowi mempunyai tujuan untuk menyamakan dengan faktual data pemilih sementara bernama orang yang terdapat tercatat di data pemilih.

Jokowi Mengajak Warga Check Nama di DPT Online untuk Pemilu 2024

7 hari kemarin

Jokowi tercatat di Tempat Pengambilan Suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir.

KY akan Panggil Hakim PN Jakpus yang Perintahkan Menunda Pemilu 2024

8 hari kemarin

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintah KPU untuk tunda Pemilu 2024. Keputusan ini dipandang polemis.

Paling populer di Nasional

Panggilan untuk Presiden RI dari Sukarno sampai SBY, APDESI Persiapkan Jokowi Bapak Pembangunan Dusun

19 jam yang lalu

Tolak Legitimasi Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Pleno

15 jam yang lalu

PDIP Sebutkan Tatap muka Jokowi dan Megawati Menghasilkan Kesepakatan Masalah Pimpinan yang Berkaitan

22 jam yang lalu

Profile Guntur Hamzah, Hakim MK yang Mushalla Code Etik dalam Kasus Perubahan Keputusan MK

17 jam yang lalu

Perindo Pasarkan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi Jadi Calon Wakil Presiden 2024

23 jam yang lalu

 

16 jam yang lalu

Polisi Tangkap Aktor Mutilasi di Wisma Kaliurang Sleman, Pola Masih Kabur

8 jam yang lalu

Perpu Cipta Kerja Jadi UU, Ini Kata Mahfud Md

10 jam yang lalu

Deretan Pro-kontra Perpu Cipta Kerja yang Akan Ditetapkan DPR Hari Ini

19 jam yang lalu

Mahfud Md dan PPATK Kuak Kasus Transaksi bisnis Menyangsikan ke Khalayak, Anggota DPR Sangka Ada Pola Politik

4 jam yang lalu

Terbaru di Nasional

Guntur Hamzah Cuma Ditegur di Kasus Sulap Keputusan MK, PSHK Paksa Pemunduran Diri

38 menit yang lalu

Meresmikan Pasar Masyarakat dan Tematik di Mojokerto, Mendag Zulkifli Hasan: Pasar Urat Nadi Ekonomi Masyarakat

2 jam yang lalu

Kerahkan Paskibraka, BPIP Siap Hindari Stunting dengan Kampanye #CukupDuaTelur

2 jam yang lalu

KPK Sebutkan Penyediaan Barang dan Jasa Tempat Basah untuk Korupsi

2 jam yang lalu

Ketua MPR Uraikan Urgensi PPHN

2 jam yang lalu

Ketua Umum IMI Mengajak Hyundai Bantu Perang Bintang

3 jam yang lalu

Mahfud Md dan PPATK Kuak Kasus Transaksi bisnis Menyangsikan ke Khalayak, Anggota DPR Sangka Ada Pola Politik

4 jam yang lalu

Rapat Masalah Transaksi bisnis Menyangsikan dengan PPATK, DPR Saran Wujud Pansus

4 jam yang lalu

Berubah, MIND ID Konsentrasi Taktikc Holding, INALUM Konsentrasi Hilirisasi Aluminium

5 jam yang lalu

Baznas Award 2023, Ma’ruf Amin: Fondasi Perkokoh Ekosistem Zakat Nasional

5 jam yang lalu

Menpan RB Ketertarikan ASN Muda Berpindah ke IKN Nusantara Cukup Tinggi Previous post Menpan RB Ketertarikan ASN Muda Berpindah ke IKN Nusantara Cukup Tinggi
Larangan Export Timah Dirjen Minerba Ini Penyiapan Paling Serius Next post Larangan Export Timah Dirjen Minerba Ini Penyiapan Paling Serius